Hubungi Kami

Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemerintah daerah memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam mendukung kinerja pelayanan publik serta kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan sesuai standar menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Bimtek ini bertujuan agar seluruh aparatur pemerintahan daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya standarisasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Deskripsi Singkat

Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar teknis nasional.

Sarana dan prasarana yang baik, efisien, dan sesuai standar sangat penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik yang optimal. Melalui Bimtek ini, peserta akan memperoleh wawasan mengenai perencanaan kebutuhan, spesifikasi teknis, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja di lingkungan perangkat daerah.


Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terkait sarana dan prasarana kerja pemerintah.
  • Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang representatif, aman, dan produktif.
  • Menstandarkan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
  • Menyusun pedoman dan kebijakan internal terkait penataan sarpras instansi pemerintah daerah.
  • Mendukung pencapaian target reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Materi Bimtek (Contoh Pokok Bahasan)

  1. Regulasi dan Kebijakan Terkait Sarpras Pemerintah Daerah
    • Permendagri, Perpres, dan aturan teknis lainnya
    • Kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renstra OPD)
  2. Perencanaan dan Standarisasi Kebutuhan Sarpras
    • Analisis kebutuhan sarpras berdasarkan fungsi dan tugas
    • Spesifikasi teknis standar: ruang kerja, furnitur, perangkat TIK, dan perlengkapan lainnya
  3. Pengadaan Sarpras Sesuai Ketentuan PBJ
    • Integrasi e-purchasing, e-catalog, dan prinsip value for money
    • Strategi efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
  4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
    • Pencatatan aset, SOP pemanfaatan, dan inventarisasi
    • Pemeliharaan preventif dan korektif
  5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
    • Indikator keberhasilan sarpras kerja yang efektif
    • Pelaporan sesuai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)


KONTAK KAMI
Telpon : (0274) 885-069
Email : marketing@technophoria.co.id

Whatsapp/Telpon
Admin : 0811-1511-110